BAB 2 LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI

A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah

Pancasila bukan sekadar dasar hukum administratif, melainkan sistem nilai yang koheren, digali (bukan diciptakan) dari nilai-nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Nusantara — religiusitas, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong.

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat menurut Al-Ghazali, dikembangkan Asy-Syatibi) merumuskan lima tujuan pokok (al-dharuriyyat al-khams): menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-’aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Sila Maqashid Relevan Titik Temu

Ketuhanan YME Hifz al-Din Kebebasan beragama, perlindungan ekonomi syariah

Kemanusiaan Hifz al-Nafs Upah layak, kondisi kerja manusiawi

Persatuan Hifz al-Nasl Keberlanjutan ekonomi antargenerasi

Kerakyatan Hifz al-’Aql Musyawarah, larangan manipulasi informasi ekonomi

Keadilan Sosial Hifz al-Mal Distribusi adil, larangan monopoli

Sebabnya:

• Sebab epistemologis: keduanya dirumuskan sebagai prinsip tujuan yang fleksibel penerapannya, bukan aturan teknis kaku — struktur berpikir yang sama memudahkan penyandingan.

• Sebab substantif: kelima maqashid adalah rumusan universal kebutuhan manusia bermartabat, yang secara substantif tercermin dalam kelima sila meski dengan bahasa berbeda.

• Sebab historis: perumusan Pancasila di BPUPKI/PPKI tak lepas dari pergumulan tokoh-tokoh Muslim, sehingga nilai maqashid — meski tak disebut eksplisit — ikut mewarnai rumusan final.

B. Sila Pertama dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah

Tauhid ekonomi: penerapan keesaan Allah ke ranah ekonomi, melahirkan konsep kepemilikan mutlak Allah (QS. Al-Hadid: 7) atas segala sesuatu. Implikasinya: kepemilikan manusia bersifat relatif-sementara (istikhlaf), harta punya fungsi sosial (QS. Adz-Dzariyat: 19), dan cara memperoleh/menggunakannya dibatasi syariat (larangan israf, tabdzir).

Titik temu: Sila 1, sebagai fondasi seluruh sila, menyediakan ruang bagi tauhid ekonomi untuk terintegrasi — sistem ekonomi Indonesia tidak boleh dibangun di atas materialisme murni. Semangat Pasal 33 UUD 1945 (sumber daya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan milik individu tanpa batas) beresonansi kuat dengan gagasan “tidak ada yang berhak klaim kepemilikan absolut”.

Sebabnya:

• Sebab teologis: Sila 1 mengharuskan pengakuan adanya Yang Maha Kuasa di atas segala klaim kepemilikan manusia.

• Sebab antisipatif eksploitasi: keduanya lahir sebagai penangkal klaim kepemilikan absolut yang berujung eksploitasi — pengalaman kolonialisme jadi pelajaran bersama.

• Sebab fungsi pembatas moral: kepemilikan relatif melahirkan kewajiban berbagi (zakat) dan kewajiban distribusi adil (Pasal 33, Sila 5) — konsekuensi logis dari premis yang sama.

C. Sila Kedua dan Prinsip Adl (Keadilan) dalam Ekonomi Islam

Sila Kemanusiaan menegaskan keadilan dan keberadaban dalam relasi ekonomi — upah layak, kondisi kerja manusiawi, tanpa diskriminasi.

Prinsip adl (QS. An-Nahl: 90) diwujudkan melalui: keadilan transaksi (larangan riba, gharar, tadlis), keadilan upah (hadis: bayar upah sebelum kering keringat), keadilan distribusi (zakat, warisan, larangan ihtikar), dan keadilan prosedural (hisbah, pengawasan pasar).

Titik temu: keduanya menegaskan manusia berhak diperlakukan adil dan bermartabat dalam relasi ekonomi, menolak eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Sebabnya:

• Sebab universalitas nilai: keadilan diakui lintas budaya/agama sebagai kebutuhan dasar bermasyarakat.

• Sebab historis-empiris: keduanya lahir dari pengalaman ketidakadilan — Arab pra-Islam (riba, perbudakan ekonomi), Indonesia (eksploitasi kolonial).

• Sebab teologis (Islam): keadilan adalah sifat Allah (Al-’Adl), sehingga menegakkannya dipandang ibadah — memberi daya dorong moral yang kuat, beresonansi dengan spirit keberadaban Sila 2.

D. Sila Ketiga dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas

Sila Persatuan: kepentingan ekonomi individu/golongan tunduk pada persatuan bangsa.

Ukhuwwah punya tiga tingkatan: islamiyyah (sesama Muslim), wathaniyyah (sebangsa), insaniyyah (sesama manusia) — diwujudkan lewat solidaritas finansial (zakat, infaq, wakaf lintas wilayah), larangan monopoli/penimbunan, dan semangat ta’awun.

Titik temu: solidaritas tak boleh berhenti pada kelompok sempit, harus meluas ke seluruh bangsa (Pancasila) bahkan umat manusia (ukhuwwah insaniyyah).

Sebabnya:

• Sebab sejarah pergerakan: Sarekat Dagang Islam jadi cikal-bakal pergerakan nasional — solidaritas ukhuwwah bertransformasi jadi solidaritas kebangsaan.

• Sebab struktur masyarakat majemuk: Indonesia multietnis-multiagama butuh bingkai solidaritas inklusif; Sila 3 menyediakannya sementara ukhuwwah bisa diperluas jadi wathaniyyah/insaniyyah.

• Sebab kebutuhan struktural: kesenjangan antarwilayah adalah ancaman persatuan, menuntut mekanisme redistribusi lintas daerah.

E. Sila Keempat dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan

Sila Kerakyatan melahirkan demokrasi ekonomi — kebijakan tak boleh ditentukan sepihak elite atau pasar, harus melibatkan partisipasi rakyat.

Syura (QS. Asy-Syura: 38) diterapkan lewat musyawarah akad kerja sama (syirkah, mudharabah), musyawarah kebijakan publik (ahlul halli wal aqdi), dan prinsip ridha dalam transaksi (QS. An-Nisa: 29).

Titik temu: keputusan ekonomi yang sah lahir dari proses partisipatif, menolak otoritarianisme negara maupun dominasi sepihak pasar/korporasi.

Sebabnya:

• Sebab epistemologis: keduanya yakin kebenaran lebih mungkin dicapai lewat dialog kolektif ketimbang keputusan otoriter individual, sebab akal manusia terbatas.

• Sebab historis-tradisional: musyawarah adat Nusantara bertemu harmonis dengan syura sejak Islam masuk.

• Sebab pencegahan tirani ekonomi: keduanya mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi pada satu pihak, sebab keputusan tanpa musyawarah cenderung menguntungkan yang berkuasa.

F. Sila Kelima dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf

Sila Keadilan Sosial adalah tujuan akhir (telos) dari keempat sila sebelumnya.

Empat instrumen Islam:

• Zakat — wajib (nishab & haul), 8 golongan penerima (QS. At-Taubah: 60).

• Infaq — lebih luas cakupannya, sukarela-dianjurkan.

• Shadaqah — cakupan paling luas, bisa non-harta, tak terikat nishab.

• Wakaf — aset permanen untuk kepentingan umum, manfaat mengalir lintas generasi (wakaf produktif).

Titik temu: keempatnya menjawab tujuan yang sama dengan Sila 5 — mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir pihak, menjangkau kelompok mustadh’afin.

Sebabnya:

• Sebab teologis-normatif: zakat sebagai rukun Islam ketiga menjadikan redistribusi kewajiban agama yang mengikat personal, bukan sekadar pilihan kebijakan.

• Sebab struktural-ekonomi: keempat instrumen membentuk Islamic social finance yang beroperasi paralel dengan fiskal negara — jika disinergikan, potensi capaian Sila 5 jauh lebih besar.

• Sebab historis-empiris: pada masa Umar bin Abdul Aziz, zakat-wakaf terbukti mengentaskan kemiskinan struktural hingga tak ditemukan lagi mustahik.

• Sebab kesamaan visi jangka panjang: wakaf berorientasi lintas generasi, beresonansi dengan cita-cita keadilan sosial Pancasila yang juga bukan proyek jangka pendek.