BAB 1 HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

 A. Manusia sebagai Subjek Ekonomi: Perspektif Pancasila dan Islam

Pancasila memandang manusia sebagai makhluk monodualis (individu sekaligus makhluk sosial). Kedudukannya sebagai subjek ekonomi lahir dari kelima sila: Sila 1 memberi dimensi spiritual pada aktivitas ekonomi, Sila 2 menegaskan martabat manusia (bukan alat produksi), Sila 3 menundukkan kepentingan individu pada persatuan bangsa, Sila 4 menjadikan manusia aktor musyawarah (bukan objek pasif kebijakan), dan Sila 5 mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi pada kesejahteraan bersama.

Islam memandang manusia berkedudukan ganda: ’abd (hamba yang tunduk syariat — larangan riba, gharar, maysir) dan khalifah (pengelola amanah bumi, bukan pemilik mutlak). Manusia terikat vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada sesama & alam), berorientasi falah duniawi sekaligus ukhrawi.

Sebabnya: kedua sistem lahir dari penolakan yang sama terhadap pandangan manusia sebagai makhluk ekonomi otonom yang bebas nilai (seperti dalam liberalisme klasik).

• Sebab historis-kultural: Pancasila lahir dari masyarakat Nusantara yang mayoritas Muslim, sehingga nilai Islam terinternalisasi secara alami.

• Sebab filosofis: keduanya menolak materialisme yang mereduksi manusia jadi makhluk pemuas kepuasan fisik semata.

• Sebab teologis-ontologis: keduanya meyakini ada realitas melampaui manusia (Tuhan) sebagai sumber nilai tertinggi.

• Sebab sosiologis: keduanya lahir sebagai reaksi terhadap sistem yang dianggap mereduksi manusia — kapitalisme mereduksi jadi konsumen/pekerja, sosialisme mereduksi jadi bagian kelas tanpa individualitas.

B. Homo Economicus vs Homo Islamicus vs Manusia Pancasila: Sintesis Integratif

Aspek Homo Economicus Homo Islamicus Manusia Pancasila

Motivasi Maksimalisasi utilitas pribadi Ridha Allah & maslahah Keseimbangan pribadi-sosial

Sumber norma Preferensi individu Wahyu Adat, religius, konstitusional

Relasi sosial Kompetitif Ukhuwah, zakat Kekeluargaan, koperasi

Kepemilikan Absolut Relatif (Allah pemilik hakiki) Fungsi sosial ditekankan

Sebabnya: homo economicus lahir dari sekularisasi ilmu ekonomi pasca-Pencerahan yang memisahkan ekonomi dari etika. Homo islamicus dan manusia Pancasila lahir dari penolakan terhadap pemisahan itu — sebabnya keyakinan bahwa tidak ada tindakan manusia yang benar-benar netral nilai.

Sintesis terjadi karena tiga sebab:

1. Penolakan individualisme atomistik — keduanya meyakini manusia adalah makhluk relasional (teologis dalam Islam, sosial-kebangsaan dalam Pancasila).

2. Adopsi semangat etis tanpa formalisasi tunggal — sebab Indonesia adalah negara majemuk yang butuh prinsip ketuhanan inklusif agar nilai Islam bisa masuk substantif tanpa formalisasi eksklusif.

3. Penambahan elemen lokal (koperasi/gotong royong) — sebab tradisi ini sudah ada sebelum Islam dan Pancasila dirumuskan, lalu “bertemu” dengan konsep ta’awun dalam Islam.

C. Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila: Tanggung Jawab Bersama

Khalifah: amanah dari Allah (QS. Al-Baqarah: 30) — bukan pemilik mutlak (QS. Al-Hadid: 7), akuntabel di akhirat, wajib memakmurkan bumi (QS. Hud: 61) dan mendistribusikan kekayaan secara adil (QS. Al-Hasyr: 7).

Warga negara Pancasila: amanah dari konstitusi — Pasal 33 UUD 1945 menegaskan sumber daya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan milik bebas individu; tanggung jawabnya meluas pada solidaritas kebangsaan (Sila 3 & 5).

Sebabnya kedua tanggung jawab ini menyatu tanpa konflik:

• Sebab teologis: nilai ketuhanan dalam konsep khalifah sejalan langsung dengan Sila 1 — tidak ada dikotomi taat Allah vs taat negara selama negara tak memerintah maksiat.

• Sebab historis-konstitusional: Pasal 33 dirumuskan tokoh-tokoh (termasuk Muslim) dengan semangat anti-eksploitasi yang sejalan dengan keadilan distributif Islam — sama-sama reaksi atas kolonialisme ekstraktif.

• Sebab fungsional: keduanya adalah mekanisme pembatas terhadap klaim kepemilikan absolut, sebab kepemilikan absolut individu berpotensi melahirkan eksploitasi alam maupun sesama.

D. Keseimbangan Individu, Kolektif, dan Ilahi dalam Kedua Sistem

Keduanya menolak dua ekstrem: individualisme liberal (segalanya hak individu) dan kolektivisme sosialis (segalanya milik negara). Sebagai gantinya, dibangun struktur tiga lapis:

Lapis Islam Pancasila

Ilahi Allah pemilik hakiki & sumber hukum Sila 1 sebagai landasan seluruh sila

Kolektif Ukhuwah, zakat, larangan riba/monopoli Sila 3 & 5: gotong royong, keadilan sosial

Individu Hak milik & ikhtiar dalam koridor syariat Hak berusaha dalam koridor UUD & musyawarah

Sebabnya keseimbangan ini diperlukan (bukan pilihan):

• Sebab empiris-historis: individualisme murni terbukti melahirkan monopoli & kesenjangan ekstrem (kapitalisme liberal abad 19); kolektivisme murni terbukti mematikan inisiatif & merepresi hak pribadi (eksperimen sosialis-komunis abad 20).

• Sebab teologis-filosofis: dimensi ilahi jadi penyeimbang tertinggi karena memberi rujukan nilai yang tak bisa didikte individu maupun negara.

• Sebab antropologis: manusia punya kecenderungan ganda — egois dan sosial — sehingga sistem sehat harus mengakomodasi keduanya secara proporsional.

• Sebab teleologis: tujuan akhir ekonomi (falah/keadilan sosial) secara logis menuntut keseimbangan, sebab individualisme dan kolektivisme ekstrem sama-sama gagal mencapainya.

E. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Argumen titik temu:

1. Tauhid sebagai fondasi — hanya Allah sumber hukum tertinggi, sehingga pasar, negara, atau individu tidak boleh jadi otoritas absolut dalam ekonomi.

2. Ketuhanan YME sebagai sila pertama — bukan kebetulan; keempat sila lain dipandang bersumber dan dijiwai olehnya, menolak sekularisme murni.

3. Konsekuensi bersama — keduanya menolak materialisme (uang sebagai tujuan akhir) dan relativisme nilai (kebenaran ekonomi ditentukan pasar/mayoritas semata).

Mengapa disebut titik temu ontologis (bukan kebetulan): karena menyangkut struktur dasar keberadaan — keduanya menolak manusia atau institusi buatan manusia sebagai sumber nilai tertinggi. Sila 1, meski dirumuskan inklusif-pluralis, tetap mengandaikan otoritas nilai di luar manusia — sehingga Islam bisa “masuk” tanpa kontradiksi struktural.

Sebab-sebab mendasarnya:

• Sebab historis-sosiologis: mayoritas Muslim Indonesia membuat sila ketuhanan mudah diterima lintas golongan tanpa memaksakan eksklusivitas.

• Sebab filosofis-epistemologis: akal manusia dipandang tak cukup jadi satu-satunya sumber kebenaran moral ekonomi — butuh rujukan transenden yang tetap.

• Sebab politis-konstitusional: sila ketuhanan sengaja diletakkan di depan untuk mencegah sekularisme ekstrem sekaligus teokrasi eksklusif.

• Sebab fungsional: titik temu ini jadi jangkar bagi seluruh bangunan Sistem Ekonomi Pancasila-Islam di bab-bab berikutnya — tanpa fondasi nilai ini, sintesis teknis (fiskal, moneter, dagang) tak punya pijakan kokoh.